Deskripsi
Perkembangan praktik judicial review di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran peran Mahkamah Konstitusi (MK) dari negative legislator menjadi lembaga yang turut membentuk norma hukum baru melalui putusannya. Fenomena ini memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan konstitusional MK serta implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Buku ini mengulas secara kritis dasar yuridis yang melatarbelakangi praktik tersebut sekaligus menganalisis dampaknya terhadap hubungan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melalui pembahasan yang komprehensif, buku ini menegaskan pentingnya menjaga konsistensi fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator agar keseimbangan konstitusional dan prinsip negara hukum tetap terpelihara.






Ulasan
Belum ada ulasan.